JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pascabencana (Satgas PRR) menegaskan pentingnya mempercepat transisi dari fase darurat menuju pemulihan permanen di berbagai wilayah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Jakarta, Satgas mendorong adanya sinkronisasi program yang lebih ketat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar birokrasi dan eksekusi di lapangan tidak terhambat.
Langkah sinkronisasi ini dinilai krusial mengingat pembangunan infrastruktur permanen, relokasi hunian, hingga pemulihan roda ekonomi warga sering kali terkendala oleh ego sektoral dan lambatnya pemutakhiran data antara pusat dan daerah.
Tiga Poin Utama Akselerasi Pemulihan
Satgas PRR menggarisbawahi tiga aspek utama yang harus segera disinkronkan oleh kementerian/lembaga terkait bersama dinas-dinas di tingkat daerah:
-
Validasi dan Integrasi Data Penerima Manfaat:
Perbedaan data antara instansi pusat dan pemda sering kali menjadi pemicu utama terhambatnya penyaluran bantuan hunian tetap (huntap) maupun stimulan ekonomi. Satgas meminta pemda bergerak aktif melakukan validasi berbasis by name by address agar intervensi anggaran dari pusat bisa tepat sasaran dan cepat cair.
-
Penyederhanaan Birokrasi Anggaran:
Proses administrasi pencairan dana hibah rekonstruksi pascabencana didorong untuk dipangkas tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Sinkronisasi regulasi antara kementerian teknis dan aturan pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar pemda bisa segera mengeksekusi proyek fisik di lapangan.
-
Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Bencana (Build Back Better):
Pemulihan permanen tidak hanya sekadar membangun kembali, melainkan membangun dengan standar yang lebih aman. Pusat akan menyuplai panduan teknis dan teknologi mitigasi, sementara daerah wajib mengawal tata ruang dan izin mendirikan bangunan agar fasilitas publik yang dibangun tidak berada di zona rawan bahaya.
Fokus Utama: Pemulihan permanen bukan hanya soal fisik bangunan, melainkan mengembalikan kemandirian ekonomi masyarakat terdampak. Sinkronisasi harus memastikan bahwa program pemulihan ekonomi lokal berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur.
Pemda Diminta Proaktif
Ketua Satgas PRR menyatakan bahwa keberhasilan pemulihan permanen ini sangat bergantung pada komitmen dan keaktifan kepala daerah. Pusat memberikan dukungan anggaran dan kebijakan, namun pemda yang menjadi ujung tombak sekaligus pemilik wilayah.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola linier dan lambat. Sinkronisasi ini adalah kunci agar program pusat dan daerah bisa saling mengunci (interlocking). Daerah harus proaktif menyiapkan lahan clean and clear untuk relokasi, sehingga anggaran dari pusat bisa langsung diturunkan untuk pembangunan fisik,” tegas pihak Satgas.
Melalui koordinasi yang lebih solid dan integrasi sistem pemantauan berbasis digital, Satgas PRR optimistis target pemulihan permanen di wilayah-wilayah prioritas dapat rampung sesuai dengan linimasa yang telah ditetapkan, guna mengembalikan taraf hidup masyarakat secara optimal.
About the Author
